Ekonomi

Perusda Jatimandiri Selalu Disorot Gubernur Jabar

Cimahi, BEDAnews

Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) selalu menjadi sorotan saat evaluasi Gubernur, terkait anggaran pendapatan dan belanja Derah (APBD) Kota Cimahi. Hal itu karena sejak dibentuk dengan dana APBD, tak pernah memberikan kontribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi.

“Saat evaluasi APBD yang disahkan dewan, Gubernur setiap tahun selalu mengevaluasi kinerja Perusda, karena sejak dibentuk belum memberikan pemasukan PAD,” ujar anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Robin Sihimbing, Jum’at, (21/12).

Terkait hal itu, maka beberapa aset yang diserahkan pengelolaanya kepada Perusda, diserahkan lagi kepada Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD). Aset yang dikembalikan oleh Perusda itu adalah Pengelolan Pasar, Rusunawa, BITC  dan stadion Sangkuriang. Pengelolaan aset yang dikembalikan kepada SKPD itu karena kinerja Persuda Jatimandiri yang tak memberikan kontribusinya bagi Pemkot Cimahi.

Sementara soal aset rusunawa yang akan diambil kembali pengelolaannya oleh Dinas PU, Robin menyebutkan, hal itu karena belum ada serah terima dari pemerintah pusat kepada Pemkot Cimahi, sehingga pengelolaannya akan dilakukan oleh dinas PU. “Memang ada Perda tentang penyerahan sejumlah aset kepada Persuda Jati Mandiri, namun Perda yang dimaksud telah dilakukan revisi, “ katanya.

Hal yang sama diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi, Dadang Jaenudin. Menurutnya, di Komisi II saat pembahasan evaluasi kinerja dengan Dinas PU, dewan selalu mempertanyakan sejauhmana kinerja Perusda, termasuk soal kontribusi yag diberikan untuk kas daerah. Pernah ada pemasukan dari rusunawa senilai Rp. 1,2 Miliar yang masuk ke Dinas PU.

Dadang menambahkan, pendapatan yang dihasilkan oleh rusunawa tersebut, menurut informasi yang didapat dewan, digunakan kembali untuk operasional Perusda Jati Mandiri.

Sebelumnya diberitakan BEDAnews.com, sejumlah pegawai rusunawa Cimahi mengaku resah dengan rencana pengembalian aset rusunawa kepada Dinas PU, karena dikhawatirkan akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) para pegawai rusunawa di Kota Cimahi. (Bubun M)  

Selanjutnya

Related Articles

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close