Hukum

Pemkot Cimahi Menangkan Gugatan Tanah Cibeureum

Cimahi, BEDAnews

Pemerintah Kota Cimahi berhasil memenangkan gugatan pembatalan 79 sertifikat tanah Cibeureum di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. “Awalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memutuskan bahwa sertifikat hak guna bangunan dan kepemilikan tanah Cibeuruem itu dimenangkan oleh penggugat yakni pihak Awong, namun setelah melakukan banding ke PTTUN, akhirnya PTTUN memutuskan untuk membatalkan putusan yang dikeluarkan PTUN Bandung,” demikian ungkap Kabag Hukum Pemkot Cimahi, Rudi Priadi, Rabu (7/11).

Rudi menyebutkan, diatas tanah Cibeureum telah terbit sebanyak 79 Sertifikat atas nama PD Jatimandiri dan satu sertifikat atas nama Idris Ismail dan Djuandri Bunadi. Dalam register perkara nomor 93/G/2011/PTUN Bandung, menyatakan pembatalan sertifikat tanah Cibeureum, namun di tingkat banding, PTTUN Jakarta memutuskan untuk membatalkan putusan PTUN Bandung.

Di tingkat banding, berdasarkan putusan nom34/B/2012/PTTUN Jakarta membatalkan putusan PTUN Bandung dan memenangkan Pemkot Cimahi atas gugatan sertifikat tanah Cibeureum tersebut. “Dengan putusan tersebut berarti persoalan atas sertifikat tanah Cibeuruem berarti sudah inkrah, sehingga diatas tanah tersbut bisa dilakukan aktivitas pembangunan,“ papar Rudi.

Sementara itu, terkait pengaduan oleh Paguyuban Pasar Tradisional (Pesat) Jawa Barat terkait uang muka pembelian kios dan ruko oleh 283 calon konsumen, Rudi mengaku menerima aspirasi para calon konsumen.

Sesuai dengan  hasil pertemuan antara komisi I, pemkot Cimahi dan PT. Pilbers Nusa Perkasa selaku pengembang, sudah disepakati untuk dilakukan pengembalian uang muka yang sudah disetorkan kepada pengembang Pusat Niaga Cimahi (PNC) yang rencananya akan dibangun diatas tanah Cibeureum.

Hal yang sama diakui oleh Direktur Utama PNC Sofar Simanjuntak. Pihaknya siap mengembalikan uang muka para calon konsumen, setelah mereka mengisi formulir yang disediakan pihak pengembang. “Kami siap mengembalikan uang yang sudah dibayarkan konsumen, jika mereka sudah mengisi berkas administrasi yang disediakan,” kata Sofar beberapa waktu lalu. (Bubun M)    

Selanjutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close