Politik

KPUD Cimahi Mengaku Melanggar

Cimahi, BEDAnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi mengaku sejak 2004 melanggar ketentuan pengisian keanggotaan anggota legislative di DPRD Kota Cimahi. Hal itu dilakukan karena dengan kondisi wilayah Kota cimahi yang hanya tiga kecamatan, tak mungkin untuk melakukan pengisian keanggotan anggota DPRD Cimahi sesuai dengan yang jadi ketentuan.

“Meski kami melakukan pelanggaran, namun hal itu merupakan hal yang diperbolehkan, demi kepentingan pengisian anggota DPRD Kota Cimahi. Kami terpaksa melakukan dikresi, karena jika berpedoman kepada ketentuan yang ada jumlah anggota DPRD di tiga dapil yang ada hanya berjumlah tiga sampai 12 orang saja, namun dengan dikresi yang dilakukan, anggota legislative di Kota Cimahi pada periode 2004-2009 berjumlah 40 orang, sedangkan periode sekarang berjumlah 45 orang,“ papar Ikin Sodikin dihadapan para pimpinan parpol se Kota Cimahi terkait persiapan verifikasi faktual menjelang Pemilu 2014, Rabu (7/11).

Ikin menambahkan, meski Kota Cimahi hanya memiliki tiga kecamatan, namun hak politik warga Cimahi tidak berbeda dengan kabupaten kota lainnya di Indonesia. Sebagai pekerja demokrasi, KPU harus mengakomodir hak politik warga Kota Cimahi. Keberadaan Parpol di Kota Cimahi sudah memberikan kontribusinya bagi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan di Kota Cimahi.

Sedangkan sesuai dengan perkembangan kependudukan yang makin meningkat di Kota Cimahi, direncanakan akan ada perubahan daerah pemilihan (dapil). Sejak 2004, dapil di Kota Cimahi hanya terdiri dari tiga dapil Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan.

“Kemungkinan akan ada empat atau lima dapil dalam pelaksanaan pemilu 2014 di Kota Cimahi, jika rencana itu sudah matang dan jadi keputusan, kami akan melakukan sosialisasi kepada parpol dan masyarakat,“ sebutnya.

Sementara itu, Ketua Pokja Pencalonan KPUD Kota Cimahi Handi Dananjaya menyatakan, menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, KPU Kota Cimahi akan melakukan verifikasi factual mulai   7 November hingga 21 November 2012. Dalam pelaksanaan verifikasi, parpol harus bisa menunjukan susunan kepengurusan, sekretariat parpol, hingga anggota.

”Dalam verifikasi kami akan melakukan sampling kepada sekitar 70 anggota parpol, siapa saja anggota parpol yang akan diverifikasi itu ada di tim yang kami bentuk,” tandasnya. (Bubun M) 

Selanjutnya

Related Articles

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close